Isu Pergantian DPR Menguat , Presiden Jokowi Sebut Harus Ikuti Mekanisme

Isu Pergantian DPR Menguat , Presiden Jokowi Sebut Harus Ikuti Mekanisme

Saat ini pemberitaan tentang Ketua DPR sekaligus yang menjabat sebagai ketua umum partai Golkar Setya Novanto ini sedang menjadi pembicaraan hangat di Indonesia tentang Kisruh Korupsi E-KTP yang dimana dirinya ditetapkan sebagai salah satu tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Dalam hal ini , Ketua DPR itu sendiri sudah resmi menjadi tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan menjadi tersangka ini sendiri sudah menjadi yang kedua kalinya usai sebelumnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka namun dirinya mangkir dengan alasan koma.

Penangkapan Setya Novanto sebagai tersangka sendiri memiliki drama yang begitu panjang. Dimana dalam penetapan pertama dirinya menjadi tersangka , dirinya mengalami koma. Dan untuk penetapan dan pemanggilan dirinya oleh KPK sebagai tersangka juga harus melalui drama yang begitu panjang.

Dari pencarian Ketum Golkar yang di sayembarakan oleh KPK bagi penemunya. Dimana diketahui sebelumnya Ketua DPR tersebut secara tiba-tiba menghilang dari publik usai di tetapkan sebagai tersangka hingga dirinya yang secara tiba – tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya harus menjalani perawatan di RS. Medika Permata Hijau sebelum akhirnya di pindahkan dari rumah sakit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) oleh KPK.

Usai resmi menjadi tahanan oleh Pihak KPK , kisruh tentang pergantian Ketua DPR pun tengah menghebohkan publik. Dimana Soal hal ini , Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun mengungkapkan jika pergantian jabatan Ketua DPR sudah ada aturannya dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.

Dan dirinya pun saat ini enggan untuk mencampuri urusan Kasus Setya Novanto dan untuk pergantian ketua DPR akan mengikuti mekanisme yang sudah ada dan di tentukan dalam undang-undang di indonesia ini.

Di situ kan sudah  ada mekanismenya, dan untuk masalah menonaktifkan pimpinan lembaga negara kan ada mekanismenya. Jadi Ya diikuti saja mekanisme yang ada, Kan sudah ada aturannya di situ,” Ungkap Jokowi usai menghadiri Pembukaan Simposium Nasional Kebudayaan 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (20/11) siang tadi.

Terkait hal ini , Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan jika tidak terdapat hambatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif meski Ketua DPR tersebut menjadi seorang tahanan.

Sementara itu , penangkapan dan status tersangka Ketua DPR itu sebagai tersangka dan tahanan KPK dalam kasus Korupsi E- KTP ini pun di sambut positif oleh sejumlah netizen di media sosial baik facebook, instagram bahkan twitter. Dimana netizen mengungkapkan jika kasus korupsi di negara indonesia ini harus di usut tuntas dan jangan ada pandang bulu di dalam rana hukum.